BERITA TERBARU HARI INI – Petaka Banjir Lahar Hujan Gunung Marapi di Sumbar, Penanganannya?. Sabtu malam, 11 Mei 2024, menjadi hari paling kelabu bagi Lisfawati warga Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumbar. Desanya hancur diterjang air bah yang tiba-tiba datang membawa lumpur, gelondongan batang pohon, dan batu-batuan besar. Lisfawati hanya bisa pasrah, sambil merapal doa-doa dirinya berlindung di balik rumah, sementara air deras semakin meninggi menerjang semua yang menghalanginya.
“Sejak sore air sudah masuk,” katanya lewat video yang beredar..
Melihat air semakin meninggi, Lisfawati dan keluarganya mengantisipasi dengan menaruh karung-karung berisi pasir di depan rumahnya sebagai pertahanan terakhir. Hanya itu yang bisa dilakukannya.
Mendengar kabar air semakin tinggi, Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kota Padang langsung bergerak cepat. Semua personel dikerahkan membantu masyarakat yang terdampak banjir lahar dingin di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Dua daerah itu kabarnya menjadi wilayah terparah diterjang banjir lahar dingin Gunung Marapi.
“Tim SAR Kota Padang bergerak ke beberapa titik di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar yang terdampak banjir lahar dingin,” kata Kepala Basarnas Kota Padang Abdul Malik di Padang, Minggu dini hari (12/5/2024).
Melihat masifnya kehancuran akibat banjir lahar hujan Gunung Marapi ditambah banjir bandang di sejumlah titik di Sumbar, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi turun langsung meninjau kondisi. Mahyeldi meninjau kondisi jalan nasional yang terputus akibat banjir di Silaiang, Kabupaten Tanah Datar.
“Kita meninjau kondisi badan jalan yang habis digerus oleh banjir dari air sungai yang meluap tadi malam,” katanya di Batusangkar, Minggu.
Ia menyebut kondisi jalan tersebut rusak parah. Sekitar 200 meter badan jalan tergerus air sungai yang meluap dan tidak bisa lagi dilewati.
“Kita akan segera koordinasi dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat untuk mencarikan solusi karena jalan ini merupakan jalan negara,” katanya.
Mahyeldi perlu berpikir mencari solusi secepatnya karena jalan tersebut merupakan jalan utama penghubung Padang-Pekanbaru via Padang Panjang.
Tapi sayang, kerusakan tak hanya itu, sejumlah daerah di Kabupaten Tanah Datar juga dilanda air bah. Sejumlah rumah dan beberapa jembatan dilaporkan terputus akibat banjir bandang.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra menyebut data sementara banjir bandang mengakibatkan beberapa unit jembatan putus, rumah hanyut, dan menelan banyak korban jiwa.
“Saya mengimbau untuk tetap berpikir jernih, saya sudah menugaskan elemen penanggulangan bencana untuk bertindak cepat melakukan penanganan dan juga berkoordinasi dengan pihak TNI-Polri,” katanya.
Masih di hari yang sama, Juru Bicara BPBD Sumbar Ilham langsung merilis kabar sebanyak 14 orang meninggal dunia. Data ini tentu masih sementara, karena masih terlalu dini menyimpulkan total korban sementara dampak bencana banjir begitu sangat masif dan merusak.
Ilham merinci, ada tiga daerah terparah yang paling terdampak banjir bandang dan banjir lahar dingin Gunung Marapi. Ketiga daerah itu antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Dirinya kemudian merinci, di Kabupaten Agam, daerah yang terdampak antara lain Sungai Pua, Bukik Batabuah, Kubang Putiah, Maninjau, Koto Tuo, Koto Gadang.
Di Kabupaten Tanah Datar antara lain Batipuah, Batipuah Selatan, Singgalang X Koto, Limo Kaum, Koto Laweh, Ai Angek X Koto, dan Pandai Sikek. Sedangkan di Kota Padang Panjang, daerah yang terdampak antara lain Lalu Silaiang Bawah, Kelurahan Pasar Usang, dan Batas Kota.
Selain mengakibatkan korban jiwa, banjir yang terjadi juga mengakibatkan jalan negara putus total di Silaiang, beberapa jembatan putus, dan rumah warga terendam..
Kerusakan Masif
Kawasan Bukit Batabuah di Kabupaten Agam menjadi salah satu lokasi banjir bandang terparah. Jika dilihat di peta, kawasan itu memang menjadi daerah aliran sungai yang hulunya berada di Gunung Marapi. Tercatat ratusan warga di Desa Bukit Batabuah diungsikan sementara ke lokasi aman sejak Minggu.
“Ada ratusan warga kami yang diungsikan di lokasi sekolah dasar di jarak yang aman. Logistik berupa makanan, selimut dan kebutuhan harian sangat diperlukan,” kata Kepala Desa Bukit Batabuah, Kabupaten Agam Firdaus.
Firdaus menyebutkan, ratusan rumah rusak dan puluhan hanyut terbawa arus akibat meluapnya aliran sungai yang berhulu langsung ke Gunung Marapi itu.
“Kejadian pada Sabtu (11/5) sekitar jam 22.00 WIB. Ini musibah serupa kali kedua setelah awal April lalu. Kami berharap bantuan semua pihak jangan sampai terjadi kali ketiga,” kata Firdaus.
Firdaus mengatakan, lebih dari 8 orang warganya saat hari pertana banjir bandang menerjang dikabarkan meninggal dunia dan langsung dimakamkan hari itu juga. Beberapa orang juga dilaporkan hilang. Tak hanya korban jiwa, kerugian lainnya adalah sawah dan ladang warga yang rusak total dihantam aliran air banjir bandang. Dari kondisi terkini di Bukit Batabuah, proses evakuasi dan pembersihan lahan terhenti karena adanya informasi banjir susulan dari puncak Gunung Marapi.
“Seluruh warga di titik lokasi kejadian diminta keluar. Area ini dikosongkan sementara karena curah hujan tinggi di puncak gunung. Kami tidak ingin mengambil resiko,” kata Firdaus.
Sementara itu, Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Nur Afian mengatakan, banjir bandang juga mengakibatkan dua jalur utama transportasi warga di Sumbar terputus. Dua jalur tersebut antara lain di Silaing Kabupaten Tanah Datar, dan kedua di Malalak Kabupaten Agam.
“Dua jalur utama Sumbar tidak bisa dilalui karena terdampak bencana yaitu di Malalak dan Silaing,” katanya.
Atas kejadian tersebut Kepolisian meminta kepada para pengendara untuk mengambil jalur alternatif yang tersedia.
Terdapat dua jalur alternatif yang bisa dilalui oleh kendaraan yakni via Solok-Singkarak-Ombilin-Bukittinggi, kemudian via Pariaman lewat kelok 44-Lubuk Basung-Tiku- Kota Padang.
Polisi tetap mengimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati saat melalui jalur alternatif mengingat kondisi cuaca masih belum membaik.
“Pengendara agar tetap hati-hati karena curah hujan masih tinggi, waspadai bencana alam seperti longsor dan banjir,” katanya.
Masifnya kerusakan akibat banjir bandang di Agam membuat pemkab setempat langsung menetapkan siaga darurat bencana selama 14 hari.
“Musibah ini membuat beberapa daerah di Agam terdampak. Koordinasi dengan Pemkab Agam yang diwakili sekretaris daerah menyatakan status darurat siaga bencana selama 14 hari ke depan,” kata Komandan Kodim (Dandim) 0304 Agam Letkol Arm Bayu Ardhitya Nugroho.
Untuk itu, ia memimpin langsung 90 personel TNI dalam proses evakuasi pembersihan dan pencarian korban banjir lahar dingin di Desa Bukit Batabuah.
“Kami bagi dua tim penyelamat, untuk Kabupaten Agam hingga posisi 13.00 WIB ditemukan 18 korban meninggal dunia dan 19 korban luka, semua diarahkan ke RSAM Bukittinggi,” kata Bayu.
Menurutnya, upaya keselamatan warga menjadi yang utama, melihat risiko kebencanaan masih besar karena intensitas hujan di kawasan puncak gunung masih tinggi.
Ia mengatakan, untuk Kabupaten Agam, terdapat empat titik bencana banjir bandang dan lahar dingin masing-masing di Kecamatan Canduang, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan Ampek Koto dan Kecamatan Ampek Angkek.
“Yang terparah memang di Bukit Batabuah Kecamatan Canduang ini akibat banjir lahar dingin Gunung Marapi, sementara di Kecamatan IV Koto itu banjir bandang aliran sungai berhulu ke Gunung Singgalang,” kata Bayu.
Bayu meminta warga masyarakat di Kabupaten Agam untuk menginformasikan kepada pihak berwenang jika masih terdapat anggota keluarga yang hilang atau tidak ditemukan.
“Posko gabungan didirikan di SD (sekolah dasar) terdekat di jarak aman. Menyusul nantinya dapur umum untuk warga. Silahkan laporkan ke petugas,” kata Bayu.
Banjir bandang dan banjir lahar hujan Gunung Marapi setidaknya mendampak lima daerah di Sumbar, antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Padang, dan Kabupaten Padang Pariaman.
Hingga Selasa 14 Mei 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, jumlah korban banjir lahar hujan Gunung Marapi yang melanda sejumlah kawasan di Sumbar kembali bertambah 6 orang, sehingga total menjadi sebanyak 50 orang korban.
“Update informasi terbaru berdasarkan laporan yang kami terima,” kata Kepala BNPB Suharyanto di Padang, Sumatera Barat, Selasa (14/5/2024).
Suharyanto menjabarkan, rincian korban meninggal dunia yaitu sebanyak 2 orang dari Kota Padang Panjang, 20 orang korban meninggal dunia dari Kabupaten Agam, 19 orang dari Kabupaten Tanah Datar, 1 orang Kota Padang, dan Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 8 orang.
Selain itu BNPB juga menerima laporan jumlah korban yang dilaporkan hilang saat ini sudah ada sebanyak 27 orang, 37 orang luka-luka, serta 3.396 jiwa mengungsi.
“Yang hilang kami akan tetap upayakan mencari sampai ketemu apabila ada pihak keluarga atau ahli waris yang minta tetap dicarikan meski di luar masa 6×24 jam ya sebagai aparat kita harus lakukan,” ujarnya.
Terlepas dari itu, Suharyanto memastikan keselamatan masyarakat korban bencana menjadi hal yang diprioritaskan, semua kebutuhan pokok dan penunjang bagi mereka akan segera disalurkan baik melalui pengiriman jalur darat, maupun udara menggunakan helikopter.
“Pemulihan infrastruktur jalan jembatan yang rusak juga harus disegerakan,” imbuhnya.
Pusdalops BNPB melaporkan sejumlah kecamatan di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Panjang dilanda banjir bandang bercampur material lahar hujan pada Sabtu (11/5) malam, selanjutnya setelah dilakukan asesmen pada Senin (13/5) diketahui bencana juga melanda wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang.
Bencana tersebut dilaporkan menimbulkan dampak kerusakan yang serius hingga ditetapkan dan diberlakukan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan terhitung sejak Senin (13/5/2024).
Siapa Bertanggung Jawab?
Banyaknya korban jiwa berjatuhan dan kerusakan masif akibat banjir bandang di Sumbar hari ini menandakan kita, sebagai bangsa Indonesia, tidak pernah belajar dari pengalaman. Padahal alam sebelumnya sudah memberikan tanda-tanda melalui banjir lahar hujan kecil yang terjadi pada awal April 2024 dan akhir 2023.
Peringatan kerap kali diberikan kepada masyarakat mengingat ada sekitar 23 sungai besar dan kecil yang berhulu langsung di Gunung Marapi, sedangkan gunung tersebut baru saja mengeluarkan abu vulkanik yang sangat tebal saat erupsi beberapa waktu lalu, yang juga menelan banyak korban jiwa pendaki.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar bahkan telah memetakan potensi banjir lahar hujan Gunung Marapi jauh sebelum peristiwa hari ini terjadi. Apalagi Gunung Marapi tercatat banyak mengalami erupsi setidaknya sejak Desember tahun lalu. Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Rudy Rinaldy kepada media juga sempat menjelaskan bagaimana bahayanya hujan dengan intensitas tinggi bisa menjelma menjadi banjir lahar hujan yang merusak.
Tebalnya pasir halus yang menempel pada kawah Gunung Marapi pascaerupsi dapat terbawa menjadi banjir bandang saat hujan deras mengguyur puncak. Setidaknya ratusan ribu kubik material pasir mengendap usai erupsi panjang Gunung Marapi yang seolah menjadi bom waktu bagi masyarakat yang ada di kaki gunung.
“BPBD Agam dan Tanah Datar sudah tahu itu. Kami juga minta masyarakat di sekitar sungai untuk waspada,” ujar Rudy beberapa waktu lalu.
Rudy jauh-jauh hari sudah mengingatkan banjir lahar hujan tidak bisa dihindari, dan akan menerjang apa pun jika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur puncak gunung.
“Lahar hujan merupakan bahaya sekunder dari letusan gunung api, terbentuk dari air hujan ditambah material letusan,” katanya.
Kejadian banjir lahar hujan Gunung Marapi yang banyak memakan korban jiwa dan memberikan dampak kerusakan yang begitu masif, menurut Mbah Rono karena masyarakat yang bermukim di sekitar jalur lahar hujan sudah merasa aman, dan berhak tinggal di sana.
“Padahal sebelum masyarakat tinggal di situ, lahar hujan Gunung Marapi sudah pernah lewat situ. Kadang masyarakat berhak menguasai alam, sedang alam tidak punya hak menerima kemauan masyarakat. Benturan ini yang tidak adil. Kapan manusia bisa kalahkan alam?” kata Mbah Rono.
Mbah Rono mengatakan, banjir lahan hujan masih akan terus terjadi dan akan berlangsung lama jika terjadi hujan lebat dalam waktu lama.
“Ini yang harus sangat diwaspadai,” katanya.
Dalam jangka waktu menengah dan panjang, Mbah Rono menyarankan untuk menata kembali permukiman di bantaran sungai dan jalur jalan, karena hanya itu yang bisa dilakukan, mengingat ancaman banjir lahar hujan akan terus terjadi, tergantung sekarang bagaimana BMKG memprediksi kapan hujan lebat turun dalam waktu dekat.
“Daerah Lembah Anai, itu murni bencana ekologis, kita lihat hari ini hulunya berubah peruntukannya. Kegiatan pemandian, perkebunan, tempat wisata dibangun masif di sana, sementara pemerintah gagap dan lalai, melakukan pembiaran,” katanya.
Yang terjadi hari ini, kata Tommy menegaskan, ada dua, yaitu kurangnya mitigasi dan adanya kerusakan ekologis di daerah aliran sungai (DAS). Walhi Sumbar mengkritisi pemda yang seharusnya melindungi masyarakat dengan turun terus ke permukiman di bantaran sungai melakukan sosialisasi bahaya lahar hujan Gunung Marapi.
“Saat ada potensi hujan lebat misalnya, seharusnya ada peringatan dini ke masyarakat, dengan begitu masyarakat bisa sadar dan bisa melakukan evakuasi mandiri, terlihat pemerintah sangat pasif sekali sebelum pra-bencana,” katanya.
Tommy mengingatkan, bencana banjir bandang yang memakan banyak korban hari ini perlu menjadi momentum bagi pemerintah untuk merestorasi kembali kerusakan ekologis di kawasan Sumbar, khususnya di daerah hulu sungai. Deforestasi yang dilakukan gila-gilaan atas nama pembangunan harus diminimalisasi.
“Pemerintah perlu serius mengelola DAS yang terintegrasi, yang terpenting kesiapsiagaan dan mitigasi bencana bagi mereka yang tinggal di daerah rawan bencana. Bencana ini perlu menjadi momen melakukan normalisasi sungai, rehabilitasi sungai di Lembah Anai, sebelum pelaku usaha melakukan konstruksi lagi,” katanya.
Pernyataan Sikap Walhi Sumbar
Terkait bencana banjir bandang yang menelan banyak korban jiwa, melalui siaran persnya, Walhi Sumbar memberikan 11 poin pernyataan sikap, antara lain:
1. Kami mengajak semua pihak untuk terus memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya, baik materil maupun immateril. Dukungan kita semua, dalam bentuk apapun, akan sangat berarti bagi korban. Semoga tim SAR dan para relawan yang membantu para korban dalam keadaan sehat, korban yang masih hilang semoga segera ditemukan, dan semoga kita semua diberi kekuatan dan dilindungi yang maha kuasa, aamiin;
2. Bencana ekologis terus berulang, kini dampaknya kian parah. Bencana ini, harus dijadikan momentum untuk membangun dan menumbuhkan kesadaran kolektif. Bencana banjir dan longsor, tidak selalu soal ekstrimnya curah hujan, tetapi krisis ekologis yang terakumulasi. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan harus seimbang. Jika lingkungan terus diabaikan, maka kita akan terus menerus memanen bencana ekologis. Saatnya, kita semua meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan;
3. Perlu kita pahami bersama, ancaman bencana akan semakin meningkat karena perubahan iklim, alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan, termasuk pembangunan (investasi) yang mengabaikan kajian lingkungan hidup strategis dan aspek resiko bencana;
4. Bencana di kawasan lembah anai semestinya tidak terjadi. Kami menilai, bencana terjadi karena LALAI dan GAGALnya Pemerintah dalam melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan, gagal dalam melakukan penataan ruang dan gagap dalam urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Risiko bencana ekologis di kawasan lembah anai telah sering diingatkan banyak pihak, bahkan rekomendasi-rekomendasi resmi telah diberikan kepada pemangku kebijakan;
5. BKSDA Sumbar harus bertanggung jawab atas pengelolaan Kawasan TWA Mega Mendung, baik karena kemungkinan kelalaian ataupun kesengajaan, yang menyebabkan adanya aktivitas atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap ke utuhan kawasan dan kegiatan yang tidak sesuai fungsi zona TWA, serta tidak memadukan konsep pengelolaan TWA dengan pengurangan risiko bencana (analisis risiko bencana) secara utuh;
6. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Tanah Datar juga pihak yang bertanggungjawab terhadap bencana kawasan lembah anai, baik karena kemungkinan kelalaian, ataupun kesengajaan, yang menyebabkan pembangunan dan pemanfaatan ruang tidak berbasis pada kebijakan penanggulangan bencana secara utuh, termasuk belum selarasnya kebijakan penanggulangan bencana pada kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah gagal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Sebaliknya, masyarakat (langsung dan tidak langsung) ditempatkan pada situasi rawan bencana dan akhirnya menjadi korban dari bencana. Pemerintah harus betul-betul meninggalkan kebijakan yang menempatkan masyarakat dalam situasi rawan bencana, termasuk menghentikan secara permanen ide dan kebijakan pembangunan plaza di kawasan lembah anai yang dimunculkan pada akhir 2022 yang lalu;
7. Perlu disadari, secara geografis, Sumatera Barat berada pada kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan rakyat. Masyarakat membutuhkan kebijakan konkrit, bukan laku gimmick penanggulangan bencana. Kegagalan pemerintah harus ditebus dengan kebijakan konkrit. Jangan lagi dipoles dengan gimmick politisasi bencana ekologis;
8. Tataruang harus dijadikan instrumen legal untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan, serta me-mitigasi bencana. Paradigma, RTRW hanya untuk melegalkan dan/atau mengakomodir investasi harus ditinggalkan. Pengaturan pola ruang yang hanya berfokus pada investasi hanya akan melahirkan bencana. Pendapatan daerah dari investasi dengan nilai kerugian dampak bencana jelas tidak se-imbang;
9. Lakukan audit lingkungan. Pemerintah harus segera melakukan audit lingkungan secara menyeluruh, terutama daerah-daerah bencana. Audit lingkungan yang kami maksud, tidak hanya pada usaha legal, termasuk dampak usaha illegal. Audit lingkungan juga harus dihindari pada sekedar prosedural dan ceklist dokumen, tetapi lebih jauh pada aspek hilangnya fungsi lingkungan dan kontribusinya pada bencana. Sehingga, kebijakan penanggulangan bencana berbasis data yang akurat dan akar masalah;
10. Setelah penanganan dampak bencana, perlu dilakukan evaluasi dan penataan ulang pemanfaatan-peruntukkan ruang kawasan lembah anai berbasis KLHS dan analisis resiko bencana. Kegiatan pemulihan kembali fungsi sempadan sungai penting dilakukan, termasuk meng-audit dan memulihkan hulu DAS;
11. Pemerintah harus ber-Nyali menegakkan regulasi dan kebijakan lingkungan hidup, tata ruang dan kebencanaan. Pelanggaran dan kejahatan lingkungan-tata ruang-kebencanaan tidak boleh ditolerir.
Mari kita tetap meningkatkan kesiapsiagaan, memperhatikan informasi resmi dan arahan dari pemerintah, semoga Sumatera Barat segera pulih dari bencana ekologis.